Foto : ketua KIPP Jawa Barat Irhan Ari Muhammad

Cianjur.ruangpojok.com – Kabupaten Cianjur menjadi daerah dengan pelaporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tertinggi di Jawa Barat.

Berdasarkan data Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), jumlah pelanggaran di Cianjur tercatat paling tinggi dibandingkan wilayah lain.

Pelanggaran melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perangkat desa yang diduga tidak menjaga netralitas.

Ketua KIPP Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad, menyampaikan bahwa aturan secara tegas melarang ASN, TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa untuk terlibat dalam politik praktis atau melakukan intimidasi yang mengarah pada dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024.

“Ada beberapa aturan, seperti Undang-Undang Desa tahun 2014, Undang-Undang Pilkada tahun 2016, dan Undang-Undang Pemilu tahun 2017, yang melarang mereka terlibat kampanye atau menjadi tim sukses dalam pilkada,” jelas Irhan kepada Ruangpojok.com, Jumat, 25 Oktober 2024, melalui aplikasi WhatsApp.

Irhan menekankan bahwa jika pelanggaran ini terjadi, sanksi tegas akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar netralitas, termasuk pemberhentian sementara hingga pemberhentian total, bahkan bisa berujung pada pidana.

Selain itu, Irhan mengungkapkan bahwa laporan dari Bawaslu setiap kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan Cianjur berada di peringkat pertama dalam jumlah pelanggaran Pilkada.

Ia menambahkan bahwa upaya pengawasan perlu ditingkatkan untuk menjaga agar proses demokrasi tidak tercoreng oleh tindakan oknum.

“Dari hasil laporan Bawaslu setiap kabupaten/kota, Cianjur berada di peringkat pertama dalam pelanggaran Pilkada ini. Artinya, Cianjur perlu bekerja ekstra untuk menjaga jalannya demokrasi yang sehat,” ungkapnya.

Irhan juga menghimbau masyarakat Cianjur untuk tidak takut melaporkan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, kepala desa, atau perangkatnya.

“Demi demokrasi yang sehat, jika terjadi intimidasi, laporkan. Rakyat berhak menjalani proses demokrasi tanpa tekanan,” tutupnya